Memilih Pemimpin ditengah Pandemi

SORONG - Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mengukir sejarah baru sepanjang jalannya proses demokrasi di Indonesia. Pilkada tahun 2020 mempunyai kesan berbeda dengan pilkada sebelumnya. Sejak awal tahun Kita dikejutkan dengan adanya virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Cina.

Tak hanya di Negara Tirai Bambu itu, virus yang dinamakan Corona ini mengguncang sistem tatanan di berbagai negara. Mulai dari Birokrasi Pemerintahannya, Ekonominya, Sosial Budayanya, Pendidikan, Kesehatannya bahkan jalannya proses Pilkada di Indonesia pun terhambat oleh wabah ini. Kita tahu bahwa berdasarkan hasil release Gugus Tugas Covid-19 RI, Korban Positive Corona di Indonesia mencapai ribuan jiwa. Bisa dikatakan sebagai salah satu negara penyumbang korban covid-19 terbanyak. Meski demikian, tidak menyurutkan semangat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilkada sendiri merupakan gerbang untuk ‘Melahirkan’ Pemimpin Baru, Pemimpin rakyat  Yang Menepati Janjinya, minimal pemimpin tersebut dapat merealisasikan visi-misi yang disiapkan untuk disampaikan dalam masa kampanye. Berbeda dengan sistem kerajaan yang dianut suatu negara, pada sistem tersebut proses pemilihan pemimpin tidaklah seperti proses pemilihan di negara demokrasi.

Dalam proses menuju pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, tentu para penyelenggara Pilkada (KPU dan BAWASLU) diwajibkan menjalankannya sesuai protokoler penanganan covid-19, hal ini diharapkan dapat mencegah penyebaran pandemi corona. Masyarakat pun dituntut untuk terbiasa dengan hal itu, secara harfiah menjaga kebersihan sudah diajarkan sejak usia balita, namun kita kembali diingatkan untuk tetap selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar.

Dalam menjalankan proses pilkada ditengah pandemi corona, tentu para penyelenggaran dipertemukan dengan keadaan yang sedikit berbeda, hal ini dirasakan para penyelenggara Pilkada di 270 daerah, mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Seperti menjaga jarak dimasa kampanye, pemilih yang tidak menggunakan masker, menyiapkan westafel dadakan bahkan tak jarang orang akan datang ke TPS membawa hand sanitizer. Warga pun sungkan untuk berjabat tangan dengan teman sejawat karena dihantui virus ini.

Berbagai tantangan yang ditemukan seperti penyelenggara itu sendiri divonis pasien positive corona oleh tim kesehatan, belum lagi ada warga yang takut tertular wabah sehingga menyurutkan partisipasi mereka untuk datang ke TPS. Tak hanya itu, dalam kondisi seperti ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tim sukses.

Berbicara mengenai pemanfaat situasi pandemi corona dalam proses Pilkada tahun 2020 sebenarnya sudah dilakukan oleh para tim sukses maupun bakal calon kepala daerah itu sendiri, seperti bantuan sosial bagi-bagi sembako, memberikan santunan berupa uang kepada masyarakat korban covid-19 dan macam-macam cara yang dilakukan. Hanya saja antara modus bantuan dan murni pemberian beda-beda tipis.

Ini tentunya dikembalikan kepada penyelenggara Pilkada, bagaimana menyiapkan strategi pengawasannya dalam mencegah praktek politik uang dengan aturan yang telah ada, selain itu juga dibutuhkan kesadaran masyarakat yang berani menolak pemberian tim sukses yang mengajak untuk memilih kandidat tertentu, bahkan masyarakat diharapkan berani melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran Pilkada.

Dimasa pandemi corona ini apabila penyelenggara lengah dalam melakukan pengawasan tahapan Pilkada, tentu akan memunculkan berbagai masalah lain diantara Penyelenggara dan Peserta itu sendiri. Seperti kata pepatah sediakan payung sebelum hujan, artinya bahwa segala macam bentuk aturan pengawasan dan pelanggarannya harus disampaikan secara detail kepada masyarakat, dengan demikian akan mengurangi angka praktek kecurangan dalam pilkada.

Mengutip kata mantan Ketua Bawaslu RI Periode 2012-2017, Prof. Dr. Muhammad, S.IP. M.SI saat Webiner KAHMI di musim pandem ini, bahwa apabila Bawaslu dapat mencegah dan menangkap para pelaku praktek money politik, maka, para tim sukses akan selalu mencari cara baru untuk melakukan praktek tersebut.

Pemilih yang sehat dan cerdas akan melahirkan pemimpin yang baik, begitupun sebaliknya, Pemilih yang menyalurkan hak suara berdasarkan keuntungan sesaat akan melahirkan Pemimpin yang lebih melihat kepentingan kelompok atau golongan tertentu dibanding kepentingan umum. (***)